Adakah muslim Indonesia di era ini yang menggaungkan "adab di atas ilmu" melebihi suara Rocky Gerung? Saya pikir tidak ada. Kaidah adab di atas ilmu, dalam konteks komunitas muslim selalu dimaknai dalam lingkup sopan santun murid terhadap guru, cara komunikasi anak ke orang yang lebih tua, dan dalam debat atau diskusi keagamaan. Kaidah yang universal itu terjebak dalam kungkungan doktrin komunal. Bahkan seolah-olah hanya kepunyaan agama Islam saja. Padahal kaidah itu mestinya diterjemahkan juga dalam hubungan yang lebih luas, sosio-politik misalnya.
Distingsi Adab dan Etika
Adab berasal dari kata adaba dalam bahasa Arab yang berarti pendidikan. Di Indonesia kata adab juga sering dikaitkan sopan santun atau keramahtamahan. Nilai ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menjadi norma sosial. Adab selalu berkonotasi dengan hal-hal yang positif. Implementasinya dapat dikenali dari bahasa tubuh, misalnya cara berjalan, cara bicara, mimik muka dll.
Perlu digarisbawahi bahwa adab atau sopan santun tidak menjangkau bahasa pikiran baik itu metode berpikir maupun isi pikiran itu sendiri. Pikiran tidak membutuhkan sopan santun sebab dari awal sopan santun adalah bahasa tubuh.
Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan yang melekat atau dengan kata lain karakter. Berbeda dengan adab, ethos adalah kata sifat yang netral, artinya tidak harus berkaitan dengan hal-hal positif. Dalam kosmologi pikiran Yunani, bahkan penjahat yang profesionalpun disebut sebagai penjahat yang memiliki ethos. Koruptor yang mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tidak meminta keringanan hukuman, bagi orang Yunani adalah koruptor yang berkarakter, dengan kata lain memiliki etika.
Metode Tafsir Kontekstual dalam Politik
Dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia, adab dan etika sering dimaknai sama dan kedua frasa tersebut dapat saling menggantikan. Seorang yang tidak beradab disebut tidak beretika, begitu juga sebaliknya. Namun jika ditelaah lebih lanjut, kata adab berkonotasi dengan perbuatan tampak luar (sopan santun) sedangkan etika adalah substansi yang terkandung di dalamnya (moral). Adab berkaitan dengan baik-buruk, sedangkan etika berkaitan dengan benar-salah. Konsekuensinya adalah orang yang terlihat baik dalam kesopanan dan kesantunan belum tentu bermoral benar.
Adab di atas ilmu diterjemahkan dengan apik oleh Rocky Gerung ke dalam kehidupan sosio-politik saat ia menerangkan standar kriteria pemimpin pada pilpres 2024 kemarin. Ia menggunakan kalimat akademik: etikabilitas di atas intelektualitas. Ia tidak setuju kalau pemimpin hanya diuji elektabilitasnya saja. Menurutnya, tapisan pertama untuk menguji pemimpin adalah etikabilitas, setelah itu intelektualitas dan yang terakhir baru elektabilitas.
Di era ini, saya belum menemukan cendekiawan muslim yang berhasil menafsirkan kaidah adab di atas ilmu itu keluar ranah akademis, apalagi ke dalam kehidupan politik, sebagaimana yang Rocky lakukan. Adab di atas ilmu, selama ini secara turun temurun hanya disuarakan sebagai kaidah belajar mengajar dan diserukan untuk menegur murid yang kurang ajar.
Cara berpikir ortodoks semacam itu membangun tempurung yang mengurung Islam sebatas area tradisional yang menyebabkan universalitasnya gagal termanifestasikan dalam kehidupan politik sehingga sulit kita temui relevansinya dengan masalah konkret hari ini.
Ditambah lagi dengan sistem sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, sikap cendekiawan muslim yang tradisionalis seolah mengamini semakin terasingnya nilai-nilai Islam dari pergaulan bernegara. Banyaknya partai politik yang membawa identitas Islam seakan-akan hanya berkepentingan untuk menghidupkan partai itu sendiri bukan menghidupkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan politik. Miskinnya argumen, sempitnya wawasan, dan dangkalnya pemahaman bahwa Islam itu memiliki potensi yang luar biasa untuk menuntun politik pada cita-cita besarnya yaitu kemakmuran yang hanya mungkin dicapai lewat kesetaraan warga negara menjadikan cendekiawan muslim menjadi terlalu toleran dan medioker terhadap setiap kebijakan pemerintah. Padahal jelas-jelas banyak kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.
Dekatnya pemuka agama pada kekuasaan kian menutupi ketidakbenaran penguasa atas nama sopan santun. Pada akhirnya, muncul berbagai pertanyaan: Mengapa rakyat harus bersopan-santun kepada penguasa yang tidak pernah diuji etikabilitasnya? Mengapa rakyat harus menyampaikan kritik secara cerdas kepada orang yang tidak pernah diuji intelektualitasnya? Mengapa atas nama elektabilitas pemimpin dilantik namun atas nama elektabilitas pula pemimpin tidak dapat diturunkan?
Elektabilitas yang mengandalkan populisme hanya bisa diajak bicara dengan bahasa populisme. Artinya, jumlah lawan jumlah. Kehendak rakyat banyak dilawan dengan kehendak rakyat yang lebih banyak. Dengan kata lain, grammar yang semata-mata elektabilitas menjadikan perlu sebuah aksi masa hanya demi menegakkan kembali sebuah kaidah "adab di atas ilmu". Sebab adab dan ilmu adalah dua kualifikasi primer yang harus dimiliki seorang pemimpin. Secara logis, kondisi tidak adanya adab dan ilmu mengisyaratkan bahwa kursi pemimpin seharusnya kosong.
