MBG (Makan Bergizi Gratis) dimaksudkan untuk mengatasi problem sosial negara dunia ketiga: kelaparan. Menurut laporan Global Hunger Index tahun 2024, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, di atas Laos dan Timur Leste. 7,2% penduduk Indonesia kekurangan asupan kalori harian. Artinya setiap malam ada 19 juta orang di negeri ini yang tidur dengan perut lapar. Masalahnya siapakah yang lapar itu? Bapak-bapak, emak-emak ataukah anak-anak? Jika itu anak-anak, kira-kira anak yang bersekolah atau tidak?
Stunting dan Pemotongan Anggaran Pendidikan
Stunting merupakan kondisi terhambatnya pertumbuhan anak yang berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan nutrisi dengan jangka waktu yang cukup lama. Dalam salah satu seminarnya awal tahun lalu, Dr. Tin Herawati, Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan penyebab utama stunting ada 3 : Kurangnya kualitas pengasuhan anak, rendahnya pendidikan orang tua dan faktor ekonomi. Sedangkan faktor lain seperti sanitasi yang buruk dan pola makan yang tidak teratur turut memperparah risiko anak terkena stunting.
Berbagai baliho dengan foto pimpinan daerah dari bupati, wali kota, sampai gubernur dipasang dengan tagline "Ayo Cegah Stunting". Agak lucu memang, karena para pejabat itu digaji untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya aspeknya adalah mencegah stunting. Mengapa malah ajak-ajak masyarakat untuk kerja dua kali. Kerja pertama adalah kerja untuk membayar pajak yang digunakan untuk menggaji mereka. Kerja kedua adalah kerja untuk mencegah stunting. Kalau ujung-ujungnya masih mengajak juga, lalu buat apa kita menggaji mereka?
Berbagai seminar dan penyuluhan tentang gizi diadakan. Namun sangat disayangkan, acara-acara tersebut bersifat monolog dari pemerintah kepada masyarakat—khususnya masyarakat miskin—bahwa seolah-olah masyarakat itu tidak tahu mana makanan bergizi dan mana yang tidak, maka dari itu perlu diedukasi melalui sosialisasi. Padahal problemnya adalah bukan ketidaktahuan masyarakat tentang gizi, tetapi tiadanya daya beli masyarakat untuk membeli makanan—bahkan yang tidak bergizi sekalipun.
Mengapa daya beli masyarakat terbatas? Karena tingkat upah dan penghasilan mereka rendah. Hal ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang sama rendahnya. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), 24 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ambang batasnya adalah penghasilan di bawah $2 per hari per kepala. Data itu menjadi makin lengkap dengan fakta mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan hanya sekitar 6.41% dari total penduduk yang beruntung dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Mahalnya akses terhadap pendidikan membuat upah dan penghasilan masyarakat menjadi rendah. Penghasilan rendah menyebabkan kemiskinan yang pada akhirnya berujung pangkal pada gizi anak tidak terpenuhi. Gizi yang tidak terpenuhi atau malnutrisi menyebabkan stunting. Maka, akan sangat keliru jika untuk mengatasi stunting, pemerintah memangkas dana pendidikan. Pemerintah memakai grammar yang lebih halus: efisiensi. Maka atas argumen tersebut, kita mesti simpulkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan MBG yang bersumber dari pemotongan anggaran pendidikan justru akan kontrapoduktif dan menaikkan angka stunting di masa depan.
Makan Bergizi Gratis atau Sekolah Gratis?
Kita, seharusnya malu dengan para pelajar Papua. Dua minggu lalu, sekitar dua ribu pelajar Papua berdemonstrasi untuk menolak MBG agar diganti dengan program pendidikan gratis di seluruh wilayah Papua. Mereka adalah anak-anak petani dan nelayan. Artinya mereka ini tidak kekurangan makanan pokok dan pastinya hafal nama-nama ikan. Maka, yang paling mereka butuhkan adalah kemudahan akses pendidikan. Mereka paham betul kualitas pendidikan mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan saudara-saudara mereka sebangsa yang lahir, sekolah, dan hidup di wilayah Barat.
Kendati demonstrasi itu dibubarkan oleh aparat dengan alasan ditunggangi oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yang dituduh adalah KNPB (Komite Nasional Papua Barat). Saya anggap, penunggang kepentingan yang memprioritaskan pendidikan adalah penunggang kepentingan yang bermutu. Substansi itu yang gagal ditangkap oleh kepolisian.
Hal ini membuktikan dua hal: Pertama, pusat kekuasaan salah menilai kebutuhan primer anak-anak Papua. Selama ini kita di framing seolah-olah masalah utama Bumi Cenderawasih adalah malnutrisi. Kedua, pelajar Papua memiliki cara berpikir yang orisinal dan nalar kritis yang memukau: Pendidikan lebih penting daripada perut kenyang. Suplemen pikiran itu satu derajat di atas suplemen makanan. Mengingatkan kita kepada gagasan Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka: Selama ada toko buku, selama itu pustaka dapat dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi.
Pihak-Pihak Yang Kurang Gizi
Program MBG juga belum dapat menjawab sebuah pertanyaan, siapakah yang lapar itu? Perspektif pemerintah menyasar 4 elemen penerima manfaat program ini: peserta didik, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pemilihan penerima manfaat tersebut melupakan dua fakta yang paling penting. Yaitu 6,37% anak Indonesia, yang lapar karena miskin itu, tidak sekolah. Dan ibu, tidak peduli kondisi fisiologisnya sedang hamil ataupun menyusui, memiliki naluri untuk selalu mengalah.
Tidak mungkin seorang ibu akan makan makanan bergizi jika anaknya belum makan. Tidak mungkin seorang istri akan makan sendirian padahal ia tahu suaminya baru saja pulang kerja. Dan kondisi sosial semacam itu tidak terjadi dalam kondisi kehamilan atau menyusui saja. Sepanjang hayat, begitulah cara ibu memelihara kehidupan keluarganya. Demi melihat anaknya tumbuh dengan baik dan suaminya bahagia, ia akan berbohong kalau ia sudah makan. Naluri perempuan begitu, sebab ia yang memberikan kehidupan pasti menjadi pihak yang paling ingin merawat kehidupan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maksud pemerintah dengan memberikan makan bergizi gratis kepada peserta didik berdampak positif terhadap satu porsi makanan bergizi yang semula menjadi jatah anak di rumah dapat dikonsumsi oleh para ibu. Hal ini tentu patut kita apresiasi. Sayangnya, program ini dijalankan dengan modal utama yaitu pemotongan anggaran yang secara tidak langsung juga menambah jumlah pengangguran di berbagai sektor ekonomi yang terdampak, misalnya transportasi, MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions), dan perhotelan. Artinya, para ibu korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang semula bekerja di sektor-sektor tersebut tidak memiliki apa-apa untuk dimakan di rumah, meskipun anak-anaknya mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah.
Mewujudkan generasi Indonesia Emas pada tahun 2045 memang bukanlah hal yang mudah. Pemerintah perlu ekstra hati-hati dalam merumuskan kebijakan jangka pendek yang memiliki dampak yang besar di jangka panjang. Apabila salah perhitungan, bukan tidak mungkin hasil yang ingin dicapai tidak dapat terealisasi dengan baik atau bahkan muncul masalah baru sehingga 2045 hanya menghasilkan generasi tembaga: keemasan, berkilau tapi tidak bernilai. William Shakespeare, dalam "The Merchant of Venice" mengingatkan kita tentang kisah Pangeran Maroko yang ingin melamar seorang putri cantik bernama Portia. Namun karena salah memutuskan—memilih peti emas—justru mengakibatkan lamarannya ditolak. Dalam peti itu tertulis:
Oh, neraka! Apa yang kita miliki di sini?
Bangkai Kematian, yang di dalam matanya yang kosong
Ada gulungan tulisan! Aku akan membaca tulisannya.
Tidak semua yang berkilau adalah emas!
